Fraksi Persatuan Setuju LKPJ Bupati tahun 2022 Layak untuk Dibahas pada Tahap Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Pimpinan dan rapat dewan yang terhormat, dengan niat yang tulus
semata-mata untuk kemaslahatan warga pangandaran serta
berdasarkan pemikiran yang matang, komprehensif, dan
menyeluruh maka
fraksi persatuan menyetujui LKPJ bupati pangandaran tahun 2022 ini layak untuk dibahas pada
tahap selanjutnya.

Demikian dikatakan
Miftah Mujahid S.H
saat menyampaikan
Pandangan umum
fraksi persatuan
dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pangandaran
atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati pangandaran tahun anggaran 2022, bertempat di gedung paripurna DPRD pangandaran, selasa (07/03/2023).

Disampaikannya bahwa, pimpinan dan rapat dewan yang terhormat,
setelah mencermati, mempelajari, dan mengamati
pemaparan dari bupati pangandaran tentang laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun 2022, maka fraksi persatuan menganggap perlu untuk memberikan
pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan
pertanggungjawaban bupati tahun 2022 tersebut.

Baca juga: Anggota DPR RI Dedi Mulyadi Akui Chanel Youtubenya Sebagai Pencitraan

Fraksi persatuan melihat LKPJ ini dari beberapa aspek
berikut ini:
1. Evaluasi kinerja keuangan daerah, meliputi pencapaian
kinerja perolehan pendapatan
daerah kabupaten
pangandaran, pencapaian kinerja, pengalokasian belanja,
dan kinerja pembiayaan tahun 2022.

2. Evaluasi aspek politik, lebih ditujukan kepada peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik, seperti
indikator-indikator partisipasi, transparansi,
akuntabilitas, penegakan hukum, dan lain-lainnya.

Baca juga: Pengamat Politik Firman Manan: Kasus Artaria Dahlan Tak Akan Turunkan Elektabilitas PDIP

3. Evaluasi pelayanan publik, melihat sejauh
mana penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif
mampu memenuhi sasaran dan tujuan yang telah
digariskan dalam perencanaan strategis daerah yang
bersifat tahunan, " Kata Miftah.

Menurutnya, Semua itu semata-mata sebagai tugas dan wewenang yang melekat pada DPRD kabupaten pangandaran sesuai regulasi yang berlaku dalam tata kelola pemerintahan daerah yaitu melakukan penilaian kinerja instansi pemerintah kabupaten pangandaran sebagai upaya keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
melalui sistem pertanggungjawaban.

Baca juga: MPR RI dan Pemerintah Sepakat Terus Wujudkan Kondisi Papua Aman, Damai dan Kondusif

Secara umum fraksi persatuan berpandangan:
1. Fraksi persatuan menyampaikan apresiasi dan ucapan
terima kasih kepada bupati pangandaran atas capaian prestasi kerja pemerintah kabupaten pangandaran pada tahun 2022, yang dibuktikan dengan banyak program yang
tercapai bahkan melampaui target.

2. Fraksi persatuan berpandangan pengelolaan keuangan
daerah dan kebijakan politik anggaran sudah menggambarkan keberpihakan pada kebutuhan dan
kepentingan masyarakat kabupaten pangandaran, dengan
indikator salah satunya yaitu aspek akuntabilitas yang
dibuktikan dengan adanya program perencanaan serta
pelaksanaan dengan hasil yang cukup optimal dengan
biaya yang efektif dan efisien.

Baca juga: Tony Rosyid: Sasaran PSI Bukan Anies, Tapi Konstituen PDIP

3. Fraksi persatuan berpandangan pemerintah daerah
sangat perlu untuk melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. oleh karena itu,
pemerintah daerah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius terhadap sektor-sektor ekonomi potensial terutama sektor ekonomi kreatif mengingat kabupaten pangandaran merupakan kabupaten wisata sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat
yang diimbangi dengan sektor ekonomi riil, " Ujarnya.

Parigi, 7 maret 2022
Fraksi Persatuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran

1. H. Asikin, S.Ag (ketua)
2. Cecep Nurhidayat, S.Pd.i (sekertaris).** (Anton AS).